Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Semarang Bersama PPK dan Sekretaris PPK
Ungaran (6/2), KPU Kabupaten Semarang menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama seluruh PPK dan Sekretaris PPK di wilayah Kabupaten Semarang. Rapat koordinasi diselenggarakan di Balairung, PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah,
Jl. Diponegoro No. 250, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
,Dalam paparannya, Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi, berharap bahwa setiap jajaran penyelenggara, dari PPK hingga KPPS, di wilayah KPU Kabupaten Semarang untuk selalu meningkatkan kapasitas dan menjaga etika serta integritas.
“Sebagai penyelenggara harus tahu aturan (teknis), harus mau membaca kembali materi-materi yang sudah disampaikan. Jangan sampai ditanya oleh masyarakat tidak bisa menjawab” tambahnya.
Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi, saat Menyampaikan Materi dalam Rapat Koordinasi
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Semarang, Mas Hindiarso Eko Susworo, mengingatkan kembali mengenai kewajiban pertanggungjawaban dan pengadministrasian penggunaan anggaran dalam setiap penyelenggaraan tahapan di tingkat PPK.
Pemaparan materi juga disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Semarang lainnya. Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Siti Solichah, misalnya menyampaikan seputar tahapan perekrutan KPPS yang akan dilakukan satu bulan menjelang hari pemungutan suara.
Sedangkan Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Bambang Setyono, menyampaikan agar PPK tidak lelah dan saling support dalam melakukan pengelolaan Daftar Pemilih. Sehingga harapannya daftar pemilih terutama di Kabupaten Semarang dapat menjadi daftar pemilih yang valid, bersih dan terpercaya
Sementara itu, Aris Mufid, Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Teknis memaparkan salah satunya mengenai langkah-langkah strategis yang mesti dilakukan untuk meminimalisir berbagai persoalan yang mungkin muncul pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Diantaranya adalah konsolidasi organisasi, peningkatan kapasitas dan sosialisasi terhadap masyarakat, meningkatkan integritas dan profesionalitas penyelenggara, pemantapan perencanaan tahapan penyelenggaraan, koordinasi dengan elemen terkait (stakeholder), perkuat sistem penyediaan dan pendistribusian logistik pemilu.
PPK dan Sekretaris PPK saat Mengikuti Rapat Koordinasi
Materi terakhir disampaikan oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Akhmad Ilman Nafia, yang menyampaikan pentingnya upaya preventif dalam mencegah timbulnya berbagai pelanggaran pemilu. Disampaikan pula bahwa anggota PPK Divisi Hukum harus selalu aktif mengamati, mengkaji, memeriksa dan menginventarisasu berbagai potensi persoalan sehingga dapat mencapai target Pemilu 2019 Zero Accident Program.
