KPU Kabupaten Semarang melalui Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Akhmad Ilman Nafia, melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkala di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, dengan menyasar kelompok non voter atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu sebelumnya.

Kegiatan dilakukan melalui wawancara mendalam dan dialog langsung dengan warga untuk menggali penyebab mereka tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pendekatan ini merupakan bagian dari pendidikan pemilih berbasis riset yang dikembangkan KPU Kabupaten Semarang agar program sosialisasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil wawancara, KPU Kabupaten Semarang menemukan fakta bahwa selain kendala administratif, pekerjaan, ideologis dan kesehatan, terdapat faktor psikologis yang turut memengaruhi keputusan warga untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Terdapat masyarakat yang mengaku merasa malu dan takut datang ke TPS karena tidak bisa membaca dan menulis, sehingga khawatir mengalami kesulitan saat proses pemberian suara atau menjadi perhatian orang lain.

Akhmad Ilman Nafia menjelaskan bahwa temuan tersebut menjadi masukan penting dalam penyusunan strategi pendidikan pemilih ke depan.

"Partisipasi pemilih tidak cukup ditingkatkan hanya dengan memberikan informasi mengenai tahapan pemilu. Kita juga harus memahami hambatan psikologis yang dialami masyarakat. Temuan bahwa masih ada warga yang enggan datang ke TPS karena malu dan takut akibat tidak bisa membaca dan menulis menjadi perhatian serius. Artinya, pendidikan pemilih harus lebih inklusif, membangun rasa percaya diri, sekaligus memberikan pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa perlu merasa takut atau minder," ujar Akhmad Ilman Nafia.

Melalui pendekatan berbasis riset ini, KPU Kabupaten Semarang berharap program pendidikan pemilih dapat menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini belum tersentuh secara optimal, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.